Setya Novanto Menjadi Tersangka Kasus E-KTP

Setya Novanto Menjadi Tersangka Kasus E-KTP – Setya Novanto tetaplah juga akan menggerakkan pekerjaan Ketua DPR walau berstatus tersangka masalah sangkaan korupsi.

Novanto terlilit masalah sangkaan korupsi e-KTP yang di handel KPK.

Sikap Novanto itu di ketahui dalam jumpa pers pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017) .

Dalam jumpa pers itu, Novanto didampingi empat pimpinan DPR beda, yaitu Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto serta Taufik Kurniawan.

Fadli Zon menuturkan, pimpinan DPR telah mengadakan rapat sehabis KPK menginformasikan tersangka Novanto.

Pihaknya lantas menyaksikan ketentuan yang mengatur anggota DPR atau pimpinan DPR, yaitu UU Nomor 17 Th. 2014 terkait MPR, DPR, DPD, serta DPRD (MD3)

” Sudah kita simpulkan, sesuai sama UU MD3, yaitu hak tiap-tiap anggota DPR yang berada di dalam sistem hukum untuk tetaplah jadi anggota DPR hingga sistem hukum itu alami ketentuan akhir, ” kata Fadli.

Fadli menuturkan, sepanjang tak ada ketentuan dari Fraksi Golkar berkaitan jabatan Ketua DPR, jadi Novanto juga akan tetaplah memimpin DPR.

” Sehingga bisa diambil kesimpulan pimpinan DPR tetaplah seperti saat ini, ” kata Fadli.

Disamping itu, Kepala Tubuh Keahlihan DPR Jonson Rajagukguk memberikan, dalam UU MD3 telah ditata pemberhentian pimpinan DPR.

Dalam Pasal 87 ayat 1 ditata Pimpinan DPR berhenti dari jabatannya karna wafat dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Jika pimpinan KPK terlilit masalah pidana, dalam ayat 2 huruf c ditata pemberhentian dapat dilaksanakan saat dinyatakan bersalah dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetaplah karna melaksanakan pidana dengan ancaman penjara lima th. atau lebih.

” Karna ini masih tetap tersangka, semestinya tak ada dampak pada kedudukan Novanto sebagai Ketua DPR. Ini yang perlu kami berikan dengan cara tegas sesuai sama UU 17 th. 2014 terkait MD3, ” ucap Jonson.